Stok dan Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil

08-08-2012 / KOMISI VI

       Komisi VI DPR menilai kenaikan harga kebutuhan pokok strategis menjelang hari raya cenderung masih tahap wajar yaitu sebesar 20-30 persen. "Kunjungan kita ke Pasar Kramatjati dan Anyer di Bogor bertujuan untuk melihat harga kebutuhan pokok di pasar induk tersebut, karena selama ini seringkali harga kebutuhan pokok strategis mengalami kenaikan yang tajam,"Ujar Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto kepada wartawan saat Kunjungan ke Pasar Induk Kramatjati, Rabu, (8/8).

Menurutnya, di pasar Anyer Bogor, stok dan harga relatik stabil misalnya saja untuk daging mengalami kenaikan dari 28 ribu dan sekarang menjadi 30 ribu Rupiah perkilonya."Ini tidak banyak perbedaan dibandingkan dengan Jakarta, artinya stok aman menjelang lebaran,"paparnya. Untuk harga telur, lanjutnya, harga juga cenderung stabil termasuk kedelai untuk tahu dan tempe memang mengalami kenaikan tetapi cenderung tidak tajam.   

Membandingkan tahun lalu, ujarnya, banyak sekali produk impor seperti dari Cina, sementara produk lokalnya jarang ditemuin di berbagai pasar induk  "Kenaikan harga saat ini tidak terlalu melonjak termasuk cabai merah keriting, bawang, dan kentang. relatif suplai perekonomiannya berasal dari dalam negeri namun suplai yang dikendalikan oleh dua perusahaan besar ternyata mengalami kenaikan luar biasa,"paparnya.

Dia menegaskan, pemerintah harus meningkatkan kepeduliannya terhadap perkonomian rakyat artinya menjagar harga kebutuhan pokok  tidak menimbulkan inflasi yang tinggi dengan cara suplai terjamin, distribusi pasar yang baik jadi harga ditangan masyarakatpun terjaga. "kita ingin melihat usaha kecil dan menengah, karena mereka itu tiap hari berjuang dan memiliki semangat wiraswasta yang baik. Sembako itu tugas pemerintah karena itu harus melakukan pengamanan sembako yang utama beras, gula, minyak goreng dan kedelai,"ujarnya.

Dia mengatakan, komoditi yang diatur hanya beras sementara yang lain dilepas sesuai ekonomi pasar. Karena itu kita minta Bulog difungsikan kembali yaitu sebagai penyangga kebutuhan pokok, jangan sampai seperti kasus lalu dimana cabai mengalami kenaikan harga yang luar biasa namun tidak ada aksi dari pemerintah.

Khusus Kedelai, sekarang ini kedelai seharusnya disubsidi oleh Pemerintah karena menyangkut ekonomi rakyat. "Bulog harus antisipasi harga menjelang lebaran yang terjadi sekarang ini impor inflasi, akibat perbedaan gangguan musim kedelai di AS akhirnya harga kedelai meningkat, karena memang negara kita tidak memiliki ketahanan pangan dibidang itu,"papar Airlangga.   

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Eric Satrya Wardhana mengatakan, dibandingkan tahun lalu komoditi impor tahun ini berkurang drastis. "Sekarang kenaikan juga masih batas wajar sekitar 20-30 persen, namun ada beberapa komoditi masih harus impor seperti bawang putih lokal,"ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan insentif kepada petani agar mereka mau menanam bawang putih. "sekarang ini memang kebijakan Kementerian Perdagangan dibawah Gita berbeda dibandingkan Elka Pangestu,karena itu kita berharap Kemendag lebih meningkatkan perhatiannya terhadap komoditas lokal agar mereka dapat lebih bersaing dibandingkan impor,"katanya. (si)

 

BERITA TERKAIT
Komisi VI Tegaskan Komitmen Selesaikan Polemik Pensiunan Jiwasraya
05-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya dan Pengurus Pusat...
Komisi VI Soroti Dugaan Ketidakadilan dalam Pengelolaan Lahan di Batam
04-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengungkapkan keprihatinannya terhadap dugaan ketidakadilan dalam pengalihan lahan di...
UU BUMN Disahkan: Tantangan dan Harapan Bagi Masa Depan Perekonomian Nasional
04-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan...
Darmadi Durianto Optimistis Indonesia Akan Miliki Sektor Investasi Produktif
04-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) diyakini...